 |
| Foto.(istimewa) |
Laporan disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/07/2026). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
“Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73% atau sekitar Rp6.128.365.417.558 dari total pagu Rp6.401.913.357.000,” ujar Menteri Nusron.
Dalam rapat yang dihadiri Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi II DPR RI serta perwakilan Bawaslu dan KPU itu, Menteri Nusron memaparkan rincian pengelolaan anggaran. Sepanjang 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh tambahan anggaran Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, dan hibah luar negeri Rp22,60 miliar.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Kementerian ATR/BPN mendapat relaksasi blokir dalam dua tahap.
“Tahap pertama Rp766,4 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih status jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahap dua Rp666,9 miliar untuk belanja pegawai calon ASN, program prioritas nasional, layanan pertahanan dan ruang, sarana prasarana, dan dukungan manajemen PNBP,” jelas Menteri Nusron.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta Kementerian ATR/BPN menguatkan pengelolaan keuangan negara berbasis kinerja.
“Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN menerapkan mekanisme check and balance guna mencegah terjadinya penyimpangan, temuan berulang, dan kerugian negara. Terutama pada program prioritas nasional maupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Zulfikar Arse Sadikin
Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Jajaran ATR/BPN di daerah mengikuti rapat secara daring.
(Rill/Red)