![]() |
| Foto.(istimewa) |
Kegiatan diawali peninjauan langsung ke TPA Sungup oleh peserta lintas SKPD dan pemangku kepentingan. Peninjauan bertujuan memahami kondisi riil TPA, mulai dari volume timbulan sampah, sistem pengelolaan, hingga sarana prasarana.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kotabaru, Hj. Melinda Ratna Agustina, menjelaskan kegiatan ini tidak hanya fokus penanganan sampah di hilir, tetapi juga antisipasi potensi bencana dan konflik sosial jika kapasitas TPA terlampaui.
“Mitigasi bencana ini bukan hanya ketika terjadi kejadian di hilir, tetapi juga bagaimana kita mengantisipasi potensi konflik sosial jika TPA sudah penuh. Karena itu, perlu disiapkan satgas penanggulangan bencana persampahan,” ujarnya.
![]() |
| Foto.(istimewa) |
“Beberapa tahun terakhir TPA kita masih aman, tetapi kita tidak boleh lengah. Perubahan iklim dan suhu yang semakin panas harus kita antisipasi sejak dini,” jelasnya.
Langkah Konkret: Bentuk Satgas dan Perkuat Pengelolaan dari Hulu
Sebagai langkah konkret, DLH bersama instansi terkait akan membentuk Satuan Tugas Satgas persampahan yang melibatkan Satpol PP, BPBD, hingga Diskominfo. Satgas bertugas menangani mitigasi risiko, mulai penyiapan titik sumber air, jalur evakuasi, hingga pengawasan area TPA.
Penguatan pengelolaan dari hulu juga jadi fokus. Menurut Melinda, kurangnya pemilahan sampah rumah tangga jadi penyebab utama cepat penuhnya TPA.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pengelolaan di hilir. Kalau dari rumah tidak ada pemilahan dan pengomposan, maka TPA akan cepat penuh,” tegasnya.
Ia mengungkapkan umur pakai TPA Sungup saat ini tersisa sekitar satu tahun apabila tidak ada perubahan perilaku masyarakat.
“Kalau tidak ada pemilahan, umur TPA kita hanya sekitar satu tahun lagi. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
![]() |
| Foto.(istimewa) |
Hasil FGD Jadi Rekomendasi Kebijakan
Dalam FGD di Laboratorium DLH Sebelimbingan juga dibahas keterbatasan fasilitas, kebutuhan teknologi, dan pembagian peran antar instansi. Hasil diskusi akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan untuk pimpinan daerah.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kotabaru, H. Minggu Basuki, menegaskan pengelolaan sampah butuh keterlibatan semua pihak.
“Kami berharap hasil FGD ini menjadi dasar kebijakan ke depan, sekaligus mendorong keterlibatan seluruh SKPD dan masyarakat. Kita semua yang hadir di sini juga harus menjadi agen perubahan dalam pengelolaan sampah, dimulai dari diri sendiri,” ujarnya saat menutup kegiatan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Kotabaru berharap kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya meningkat, sehingga beban TPA dapat ditekan dan risiko bencana diminimalisir.
(Rill/Red)
Tags
Pemkab Kotabaru


