 |
| Foto (istimewa) |
Diskominfo Kalsel menilai koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah sangat diperlukan. Tujuannya agar tercipta komunikasi publik yang selaras dan responsif, sehingga dapat mencegah perbedaan narasi yang berpotensi merusak reputasi dan citra pemerintah.
Dalam laporannya, Kepala Diskominfo Kalsel Dr. H. Muhammad Muslim menyampaikan forum ini menjadi pijakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk regulasi terkait. "Ini juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Nomor 4 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika," ujarnya.
"Acara hari ini kita harapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital. Sebagaimana kita ketahui, arus informasi dan isu saat ini sangat deras, terutama berkembang di media sosial," ungkapnya.
Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Subhan Nor Yaumil yang membacakan sambutan Gubernur Kalsel mengapresiasi para narasumber dan penyelenggara _Public Communication Summit 2026_. Ia menilai kegiatan ini penting untuk membangun kesamaan persepsi di antara pemangku kepentingan, baik di lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalsel terkait pengelolaan komunikasi publik di era digital.
"Saat ini kita memerlukan pemahaman, koordinasi, dan sinergi untuk mengawal kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi media sosial. Kitalah yang harus memetakan arah lebih dulu agar dapat menyampaikan kebijakan melalui ruang dialog terbuka di dunia maya dengan baik dan efektif," katanya.
Ia menegaskan pengelolaan komunikasi publik sudah menjadi bagian dari strategi pengelolaan isu dan reputasi kelembagaan. "Pengelolaan yang baik akan berdampak pada reputasi institusi dan meningkatkan kepercayaan publik. Sebaliknya, pengelolaan yang tidak baik dapat berdampak pada reputasi institusi dan menurunkan kepercayaan publik," lanjutnya.
Melalui summit ini, peserta diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam menghadapi dinamika informasi digital, mempercepat respons terhadap isu strategis, serta membangun strategi komunikasi terintegrasi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam wawancara bersama Diskominfo Kotabaru, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Gusti Abdul Wahid menyatakan Pemkab Kotabaru ikut berkomitmen dan mendukung penuh upaya penguatan komunikasi publik serta sinergi pengelolaan isu di era digital.
Pemkab Kotabaru akan memperkuat koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Diskominfo, dan pemangku kepentingan lain agar komunikasi publik berjalan selaras dan responsif. Tujuannya mencegah perbedaan narasi yang berpotensi merusak reputasi dan citra pemerintah.
"Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel dan seluruh kabupaten/kota se-Kalsel untuk memastikan komunikasi pemerintah berpihak pada masyarakat, melindungi reputasi institusi, dan mendukung terwujudnya Kotabaru yang maju dan berdaya saing," ungkapnya.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Dudy Rudianto dari Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jojo S. Nugroho Dosen Public Relations Universitas Indonesia, Ani Natalia Kepala Subdit Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Dahlan Dahi CEO & Founder Media Group Tribun Network, serta Dhony Rahajoe Ketua Komisi Digital dan Sustainability Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
Selain Plh Sekda Provinsi Kalsel H. Subhan Nor Yaumil, acara juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Rangkaian acara ditutup dengan peresmian _Public Communication Summit 2026_ dan pembacaan Deklarasi Komitmen Bersama.
(Rill/Zal)