 |
| Foto (istimewa) |
Percepatan perlu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan berkas di tengah meningkatnya volume permohonan layanan dari masyarakat.
“Di tengah volume layanan yang makin tinggi, ekspektasi masyarakat juga meningkat. Di saat yang sama, kita dituntut bekerja cepat dengan tingkat akurasi tinggi,” ujar Wamen Ossy usai meninjau langsung PELATARAN di Kota Semarang.
Wamen Ossy menyebut permohonan layanan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah tergolong tinggi. Karena itu, ia meminta jajaran mengendalikan potensi penumpukan berkas layanan.
Menurutnya, percepatan layanan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN. “Siapkan mitigasi, jangan sampai kita kewalahan. Jangan tunda-tunda, selesaikan sekarang supaya akhir tahun tidak ada lagi rapat terkait tunggakan,” tegas Wamen Ossy.
Selain itu, Wamen Ossy menilai perlu ada inovasi untuk mempermudah layanan dan mempercepat proses bisnis pertanahan. Kantah sebagai ujung tombak layanan diharapkan mampu menghadirkan terobosan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Untuk mempermudah proses bisnis, mohon didukung dengan informasi mengenai hal yang perlu kita benahi sehingga kebijakan yang diambil selaras dengan kondisi di daerah,” tutur Wamen ATR/Waka BPN.
Di samping percepatan dan peningkatan kualitas internal, Wamen Ossy menekankan pentingnya komunikasi kuat dengan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Sinergi diperlukan agar pelayanan pertanahan berjalan optimal, akuntabel, dan minim hambatan.
“Di tengah volume layanan yang makin tinggi, ekspektasi masyarakat juga meningkat. Di saat yang sama, kita dituntut bekerja cepat dengan tingkat akurasi tinggi,” ujar Wamen Ossy usai meninjau langsung PELATARAN di Kota Semarang.
Wamen Ossy menyebut permohonan layanan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah tergolong tinggi. Karena itu, ia meminta jajaran mengendalikan potensi penumpukan berkas layanan.
Menurutnya, percepatan layanan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN. “Siapkan mitigasi, jangan sampai kita kewalahan. Jangan tunda-tunda, selesaikan sekarang supaya akhir tahun tidak ada lagi rapat terkait tunggakan,” tegas Wamen Ossy.
Selain itu, Wamen Ossy menilai perlu ada inovasi untuk mempermudah layanan dan mempercepat proses bisnis pertanahan. Kantah sebagai ujung tombak layanan diharapkan mampu menghadirkan terobosan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Untuk mempermudah proses bisnis, mohon didukung dengan informasi mengenai hal yang perlu kita benahi sehingga kebijakan yang diambil selaras dengan kondisi di daerah,” tutur Wamen ATR/Waka BPN.
Di samping percepatan dan peningkatan kualitas internal, Wamen Ossy menekankan pentingnya komunikasi kuat dengan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Sinergi diperlukan agar pelayanan pertanahan berjalan optimal, akuntabel, dan minim hambatan.
(Rill/Red)