 |
| Foto (istimewa) |
Dalam kegiatan yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Pusdik Binmas Lemdiklat Polri) itu, Nusron menyampaikan materi strategi penguatan good governance dan sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi.
Nusron menyebut ada tiga hal utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kalau kita bicara good governance dan tata kelola, teorinya banyak, tapi intinya ada tiga. Pertama disiplin, kedua pembagian tugas yang jelas, dan ketiga lakukan apa yang ditulis serta tulis apa yang bisa dilakukan," ujarnya di hadapan peserta.
Ia menjelaskan organisasi membutuhkan aturan main yang jelas agar setiap fungsi berjalan sesuai peran. Menurutnya, organisasi harus memiliki sistem, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme pengawasan dan pelaporan yang tertata
"Tata kelola itu sebetulnya aturan main, good governance, corporate governance. Jangan mimpi organisasi maju kalau tidak punya tata kelola yang baik," tegas Nusron.
Selain tata kelola, Nusron menilai penguatan SDM juga penting. Ia menekankan perlunya pendelegasian kewenangan agar organisasi tidak bergantung pada satu figur pemimpin.
"Prinsipnya, tidak boleh kekuasaan berpusat di satu orang, dibagi masing-masing agar semuanya memegang peranan. Misal pimpinan pusat memberikan guidance atau petunjuk. Di bawahnya ada kewenangan masing-masing cabang," jelasnya.
Nusron juga mengingatkan pentingnya kesepakatan bersama sebagai fondasi organisasi. Ia menyebut kepentingan negara dan agama harus menjadi prioritas utama, diikuti kepentingan organisasi, lalu kepentingan individu.
"Ketika masuk dalam satu komunitas organisasi, maka yang paling penting adalah apa yang didahulukan dalam kepentingan organisasi. Kata kuncinya adalah kita mencari kemanfaatan untuk kebesaran organisasi," pungkasnya.
Kegiatan SUSBANPIM VIII diikuti 105 kader BANSER dari berbagai wilayah dan berlangsung pada 12-17 Mei 2026.
(Rill/Red)